LIPUTAN9.ORG - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa semua sekolah di Indonesia yang ingin menyelenggarakan PTM terbatas diperbolehkan asalkan mengikuti protokol kesehatan dan memenuhi daftar periksa.
Pengecualiannya adalah jika pemerintah daerah setempat memberlakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) maka pelaksanaan PTM terbatasnya ditunda.
“Semua kepala daerah harus mengikuti contoh-contoh terbaik bupati dan walikota ini. Laksanakan PTM Terbatas seaman mungkin, barulah kalau PPKM, PTM Terbatas dihentikan," ujar Nadiem pada webinar daring bertema 'Dunia Pendidikan Saat Covid-19', sebagaimana dikutip AKURAT.CO pada Sabtu (19/6/2021).
Kata dia, ketika Kemendikbud Ristek melakukan survei terkait mengapa sekolah belum menjalankan PTM terbatas, sebanyak 60-70 persen menjawab karena tidak diperbolehkan oleh pemda dan Satgas Covid-19 setempat.
"Padahal, seluruh kriteria sudah terpenuhi oleh sekolah," ujarnya.
Dia berharap pelaksanaan PTM terbatas bisa dijalankan sebaik mungkin, maka perlu dilatih kepada semua pihak agar PTM terbatas dijalankankan.
"Jika PTM terbatas dijalankan dapat memitigasi stres pada anak, kekerasan domestik, pernikahan dini. Semuanya akan meledak kalau tidak ada tindakan secepat mungkin," tuturnya.
Nadiem juga mengapresiasi kepada kepala daerah yang terus bergerak menyelamatkan pendidikan di wilayahnya masing-masing.
"Bapak dan ibu bisa dikategorikan bupati dan wali kota penggerak," ujarnya.
Pernyataan para Bupati
Bupati Singkawang, Tjhai Chui Mie, yang turut hadir sebagai panelis mengapresiasi langkah Mendikbudristek.
“Di Singkawang, kita sudah mencapai 85 persen guru dan tenaga kependidikan yang sudah divaksinasi. Mudah-mudahan, dua minggu lagi kita vaksinasi lagi,” harap Bupati Tjhai.
Bupati Tjhai menilai, tantangan pendidikan masa pandemi adalah membuat anak-anak tidak bosan. kata dia, tidak setiap daerah punya fasilitas dan gawai yang sama.
"Kami coba bangun beberapa tempat di Singkawang agar wi-fi bisa diakses. Tapi tetap saja, (motivasi) anak-anak memang menurun dengan PJJ daring. Perlu langkah konkret agar anak-anak tidak bosan dan membuat putus sekolah. Materi harus menarik dan ada aplikasi-aplikasi yang memotivasi mereka belajar,” tutur dia.
Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, mengakui tidak semua wilayah di Purwakarta terjangkau jaringan internet untuk menunjang PJJ daring.
“Kita terus menyesuaikan dan bergerak, memastikan agar anak-anak dan orang tua bisa menerima dan paham,” kata Bupati Anne.
Ia menambahkan, ada penurunan semangat dan kejenuhan anak yang menganggap pengawasan orang tua lebih rendah daripada guru-guru.
“Akhirnya, kita berinovasi untuk menjaga semangat belajar anak dengan meluncurkan Klinik BDR,” kata Anne.
Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, mengakui bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah amat penting.
“Kalau kita serahkan seluruhnya ke Mas Menteri, pusing nanti. Jadi, kita saling menguatkan di daerah agar anak-anak bangsa tetap bisa belajar. Alhamdulillah, sudah 100 persen guru dan tenaga kependidikan kita divaksinasi. Kami tetapkan, kalau belum divaksinasi, tidak boleh mengajar di sekolah,” ujar Bupati Riska.
Artikel ini tayang di LIPUTAN9.ORG dikutip dari JPNN dengan judul TEGAS ! Guru Belum Di Vaksin, Dilarang Mengajar !
